“Peringatan Darurat” Apakah Bakal Jadi Gelombang Massa Seperti 98?

Sejak kemaren di media sosial ramai memposting lambang garuda dengan latar belakang warna biru betulisankan .” Peringatan Darurat”. Seperti peringatan adanya bencana.

Postingan “Peringatan Darurat” bermula setelah MK pada Selasa (20/8) memutus dua gugatan terkait Pilkada 2024.

Satu, mengabulkan soal partai tidak punya kursi di DPRD bisa mencalonkan kandidat serta penyesuaian ambang batas (threshold) suara sah buat mengajukan calon kepala daerah. Putusan tersebut bisa berdampak positif ke pencalonan Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga calon-calon potensial diberbagai daerah.

Putusan  lainnya adalah memutus syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak calon terpilih dilantik. Putusan itu berpotensi berdampak pada Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi.

Selang sehari, Rabu (21/8), Panitia Kerja RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Itu berpotensi jadi kabar buruk buat PDIP, partai yang hingga kini belum mengumumkan calon pimpinan daerah, terutama di Jakarta. Hampir seluruh partai sudah mendukung dan mengusung Ridwan Kamil dan Suswono.

Selain itu, syarat usia minimal calon kepala daerah juga dihitung saat pelantikan paslon mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut membuat anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, bisa mengikuti Pilkada 2024.

Oleh Karena para pegiat demokrasi memposting keadaan darurat itu dipicu pada putusan-putusan politik oligarki yang tidak berpihak  pada Rakyat, oligarkis politik tak berpihak pada demokrasi, terlebih dari hasıl itu bisa menguntungkan Kaesang Pangarep bisa ikut pilkada 2024, setelah sebelumnya Gibran menjadi Wakil RI yang sah.

“Indah banget kehidupan ini, bapak Presiden, Kakak jadi Wakil Presiden, sekarang adiknya bisa ikutan pilkada.” celoteh dari salah satu akun.

Postingan “Peringatan Darurat” kemudian menjadi arus kekuatan publik yang kabarnya kekuatan mahasiswa dan massa pada hari ini akan turun ke jalan memperotes putusan-putasan politik yang absurd tersebut.

Akan kah gelombang massa tersebut jadi kekuatan civil society seperti pada tahun 1998? Apakah ormas-ormas Islam yang sudah mendaptkan tambang dari kekuasaan hari ini, mengambil bagian dari kekuatan civil society ini, mereka ikut bagian dari gelombang massa yang kecewa atas putusan oligarkis politik?. ***