Memahami Politik Kiai

jabaraktual.com – Ada sejumlah sarjana barat menyebutkan bahwa partisipasi politik kelompok Islam dalam demokrasi merupakan konsep asing yang tak mungkin bisa dipraktikan. Mereka beranggapan ada afiliasi kuat yang tidak mungkin dipisahkan antara hubungan poltik dan agama. Kasarnya, ini bisa dikatakan demokrasi tidak cocok dalam masyarakat Islam.

Pendapat tersebut saya kira keliru. Jika dialamatkan pada wajah Muslim di indonesia, misal pada entitas muslim NU. Mayoritas umat Islam di indonesia tak ada yang berkorelasi negatif terhadap demokrasi, ini dibuktikan pada setiap saat pemilu, mayoritas Muslim Indonesia sangat antusias menyambut sistem demokrasi tersebut.

Oleh karenanya patronase dalam masyarakat Muslim tradisional di indonesia seperti dalam ormas NU, politik kiai jadi arus utama. Dalam tradisi politik kiai penting menjaga relasi negara dan umat.

Memotret politik kiai ini penting, ketika banyak orang berpolitik mempraktikan politik ala Machiavellisme. Pandangan dan praktik Machiavellisme akhir-akhir ini banyak dilakukan para elit politik maupun elit ke-agama-an. Praktik kotor semacam itu terskesan seperti menyandra dan bahkan lumrah dilakukan para poltisi yang terjadi dalam panggung politik kita.

Kalangan Cendekiawan gelisah atas praktek Machiavellisme  yang lakukan elit politik akhir-akhir ini terjadi, hal tersebut bisa memicu jadi praktik etik yang lumrah di kalangan masyarakat kita dalam ranah berebut kekuasaan lain.

Machiavellisme di sini dimaknai melakukan politik menghalalkan segala cara bahkan fitnah, untuk mencapai kekuasaannya, bahkan  dipraktikan secara pragmatis, dan selalu di dasarkan untuk memuaskan kepentingan segelintir elit, baik itu elit negara atau elit agama (baca; kiai politik).

Sedangkan politik kiai salah satunya menjunjung tinggi moralitas, meski kata orang nir-etik bisa dibilang aneh dalam dunia politik elektoral hari ini masih ada nilai etik.

Selain moral etik sebagai pokok dasar dalam politik kiai adalah politik “maslahah” yaitu melakukan partisipasi politik yang di dasarkan secara penuh pada kepentingan kemaslahatan untuk banyak orang, terutama kepentingan masyarakat kecil dari umatnya. Politik kiai selalu bersandar pada dua aspek tadi yaitu moral dan maslahat.

Etika politik kiai misal dalam memilih pemimpin atau keputusan lainnnya mereka melakukan musyawarah pada Majelis Syura, untuk memutuskan tujuan kemaslahatan umat, mereka tidak melakukan atau bertindak mengikuti semaunya sendiri. Syura sudah menjadi etika tertinggi dalam putusan-putusan politik kiai, ini umumnya dilakukan para kiai yang berada pada satu organisasi (jam’iyah) agama, misalnya.

Sedangkan para kiai yang tidak berada di dalam jam’iyah, mereka umumnya mengikuti putusan poiitik para kiai yang berada di  dalam jam’iyah, atau mereka melakukan ijtihad politik di lingkungan mereka dan beristinbath fikih al-Maslahat untuk menyelamatkan umat atas relasi agama dan negara.

Ciri utama politik kiai adalah sikap tawassuth dan i’tidal (moderat atau seimbang) selalu moderat dalam menggunakan argumentasi (dalil) ‘aqli tapi menghubungkan relasi kuat dengan dalil naqli dan tegas terhadap dalil bersifat qat’i serta bersikap tasamuh (toleran) pada dalil yang bersifat dzani. Nalar politik kiai beristinbath pada paradigma fikih yang bersifat fleksibel tidak bertumpu pada politik yang kaku atau rigid seperti ideologisasi yang tok mesti begitu, hitam dan putih.

Distansi Kritis Dengan Kekuasaan

Dalam konteks hubungan dengan negara atau kekuasaan yang  sangat kompleksitas itu, di satu sisi politik kiai begitu dekat dengan negara, akan tetapi di saat yang sama politik kiai punya value menarik yaitu kemampuan berjarak (distansı kritis) dengan pemerintah di pihak lain. Sehingga politik kiai tidak selalu mengangguk pada keinginan penguasa yang bersifat merugikan masyarakat banyak. Politik kiai lebih menjaga keseimbangan  atau disebut (i’tidal), di sini value menarik dari gerakan politik kiai.

Seperti para kiai NU dahulu menerima Pancasila. Para kiai merasa lega setelah merumuskan tanggapan  mengenai Pancasila bahwa para kiai NU tidak lagi berseteru dengan pemerintah, yang mana pemerintah semakin represif terhadap umat Islam yang tidak mau menerima Pancasila pada saat itu, apa yang terjadi pada kasus tanjung periuk peritiwa memilukan, peristiwa itu banyak memakan korban dari umat Islam atas tindakan represif militer terhadap aksi protes anti Pancasila kala itu.

Para kiai sadar mengapa harus menerima Pancasila, jika tidak, ini yang jadi korban duluan dari penguasa ataș penolakan tersebut adalah para pengikut dari masyarakat kecil di desa-desa. Pemerintah Orde Baru telah mengencangkan tekanan memakai tangan militer kepada entitas muslim, tekanan untuk memadamkan aksi protes anti Pancasila.

Maka, politik para kiai NU misalnya, mereka merumuskan pandangan fikih untuk bisa menerima Pancasila. Apa yang dilakukan para kiai adalah untuk kemaslahatan umum yang jauh lebih berarti. Meminjam bahasa Ketua PBNU KH. Ulil Abshar Abdalla memakai istilah “ Multiple-Maslahah.“

Alih-alih politik kiai tidak berseteru dengan pemerintah orde baru, mereka bisa menerima Pancasila. Namun pada saat yang sama  terhadap Orde Baru, politik kiai tetap berjarak. Dengan demikian distansi kritis politik kiai tetap konstan hingga saat ini.

Bagaimana pun kiai-kia NU adalah patron dari kekuatan organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia. Karena itu pada masa Orde Baru entitas NU sangat dikhawatirkan oleh pemerintah Orde Baru.

Dengan demikian politik kiai NU selain memiliki relavansi hingga sekarang, juga fleksibel, lentur seperti fikih, dan terus jadi magnet dalam dinamika politik kita, serta sikapnya menjadi dialektika menarik para intelektual.

Misal apa yang terjadi baru-baru ini politik kiai NU ketika menerima tawaran pemerintah Jokowi untuk mengelola tambang, hal tersebut jadi perdebatan menarik berbagai pihak, meski sikap sejumlah di kalangan internal NU hal tersebut jadi khilafiah dan perbedaan fikih merupakan hal biasa dalam tubuh NU. ***

Penulis WS Abdul Aziz Katib Syuriah MWC NU Cicendo Kota Bandung.