Masyarakat Sipil, Gerakan Kultur, dan Sosial Enterprise

Jabaraktual.com – Gerakan sipil (civil society) berada dijantung paling bawah, ini menunjukan secara automatis mengetahui persoalan-persoalan yang sangat paling mendasar apa yang terjadi dilapisan masyarakat.

Para ilmuan sosial merumuskan tentang masyarakat sipil atau juga disebut masyarakat madani, ini mengandung makna masyarakat beradab adalah arena warga yang aktif menjalankan syiasah-syiasahnya, mepraktikan regulasi sebagaimana yang dilakukan dengan kekuasaan. Karena memuat arti masyarakat beradab (civilezed) yang menata aturan-aturan berdasarkan sistem hukum, tidak bersandar pada atau bukan atas dasar kekuasaan seorang despot. (William Outhwaite,2008).

Maka relasi negara dan publik harus terkoneksi membetuk bagian dari satu perkumpulan sosial menjalankan tujuan-tujuan program negara maupun masyarakat sipil, membentuk perkumpulan-perkumpulan, atau komunitas berlandaskan hukum-hukum yang berlaku.

Meski Adam Smith, Adam Ferguson, John Locke, dan Tom Paine, berpandangan bahwa negara dan masyarakat sipil ada ruang perbedaan dari negara dan memiliki bentuk serta prinsip tersendiri. (William Outhwaite,2008).

Masyarakat sipil pada dasarnya merupakan entitas berada pada ruang etik yang berada diantara keluarga dan negara. Namun, pada kenyataannya seringkali relasi ini menjadi absurd jika peran politik negara kotor, lalu menguasai dengan mengatur kekuasannya lebih despot terhadap kekuatan masyarakat, sehingga bisa terjadi pelemahan dan ketidak berdayaan masyarakat sipil, terutama terhadap masyarakat  sipil rentan, mereka akan lebih terpuruk, terutama dari sisi ekonomi, atau terjadi ketidakadilan sosial dari institusi negara teradap warganya.

Maka, dalam hal ini keadilan jadi prinsip yang paling mendasar dalam  intstitusi negara maupun perkumpulan sosial massa. Jika merujuk pada pandangan John Rawls, subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, lebih tepatnya, bagaimana institusi sosial, lembaga sosial, atau kominutas sosial mendistribuiskan hak dan kewajiban mendasar serta keuntungan dari kerja kolaborasi sosial. (John Rawls,2011).

Oleh karena itu satu komunitas atau entitas yang memiliki visi yang sama membentuk kerja sosial atau gerakan politik di dasarkan pada nila-nilai keadilan itu. Dengan demikian maksud dan tujuan yang kita lakukan jadi maslahat bagi semua, terutama umat.

Berkhidmat Pada Gerakan Civil Kultur

Perkumpulan yang dibentuk masyarakat merupakan bagian dari gerkan civil society baik itu perkumpulan masyarakat keagamaan maupun non keagamaan. Organisasi civil yang paling berpengaruh di Indonesia bahkan di dunia, juga yang paling banyak pengikutnya adalah ormas ke-agama-an seperti Nahdlatul Ulama (NU).

Sejak didirikan pada 100 tahun yang lalu, NU telah tersebar diberbagai Kota, Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Kelurahan, serta di banyak negara memiliki perwakilannya. Tak heran jika dalam laporan sebuah lembaga survei seperti Denny JA pada tahun 2023, umat Islam Indonesia yang merasa menjadi bagian dari NU sebesar 56,9%, berarti lebih dari separo populasi penduduk Indonesia.

Oleh karenanya masyarakat merasa ingin terakui jadi bagian dari ormas ke-agama-an NU, dan juga para jamaah NU yang sudah merasa mengamalkan faham Aswaja An-Nahdliyah dalam kesehariannya, merasa ingin pula terakui jadi muridnya Kiai Hayim ‘Asy’ari. Khidmat para jamaah pada jam’iyah yang didirikan Kiai Hasyim ini, tentu mereka ingin menggerakan segala potensi dirinya, mereka ingin berkhidmat dan membesarkan NU.

Para jamaah NU tentu berkeinginan sekali diakui jadi muridnya Kiai Hasyim ‘Asy’ari dan juga dapat keberkahan dari para muasis NU lainnya. Maka dengan itu tak heran jika para jama’ahnya berebut ingin bekhidmat di NU.

Bagaimana agar bisa berkhidmat di NU? Hanya ada tiga jalan kita bisa berkhidmat pada ormas terbesar di dunia ini, setidaknya ada tiga jalur untuk berkhidmat di NU :

1. Struktural.

2. Politik (Syiasah An-Nahdliyah).

3. Kultural.

Nomor 1 dan 2 selain memiliki kiat tertu, juga yang bisa melakukan lewat jalur no 1 dan 2, mereka orang-orang yang memang sebelumnya sudah terpupuk lewat pengkaderan yang ketat pada semua jenjang, dan terkader secara formal lewat pengkaderan internal organisasi struktur jam’iyah NU dan jalur pengkaderan politik yang didirikan oleh NU. Yang paling memungkinkan bagi orang yang tidak melewati jenjang dari no 1 dan 2, mereka yang sebelumnya secara genealogis dan idelogis berfaham Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyah dalam keseharian amalan ibadahnya sama, maka lewat kerja kultural atau kebudayaan lah cara agar bisa berkidmat pada jam’iyah NU.

Adapun jalur kultur yang tak terserap pada jalur 1 dan 2 di atas adalah salah satu cara mewujudkan khidmat kita pada jam’iyah NU, kita harus berani membangun base model lewat gerakan sosial, seperti membangun sosial enterprise dikelola secara profesional, dengan memperbanyak  mendirikan Lembaga-lembaga sosial yang benafit, salah satunya mengajukan perusahan sosial yang  dapat manfaat dari gerakan  sosial tersebut seperti mendirikan Yayasan atau lembaga-lembaga amal sejenis lewat jalur kultural.

 Sosial Enterprise?

Sosial enterprise atau perusahaan sosial dalam banyak studi adalah contoh model organisasi atau komunitas yang menggunakan base model usaha sosial, benafit atau manfaatnya untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Dalam perusahan sosial hanya ada tiga cara agar tujuan sosial dapat mengumpulkan pendapatan pendanaan tersebut berasal dari :

1. Sumbangan

2. Hibah pemerintah.

3. Pendapatan yang diperoleh dari regulasi internal. Maka jalan ketiga ini adalah akar dari perusahaan sosial atau yang biasa disebut “sosial enterprise”

Perusahaan sosial mampu mencapai ini dengan berbagai cara. Beberapa perusahaan sosial menyediakan layanan yang sangat dibutuhkan untuk komunitas yang rentan—seperti Grameen Bank, lembaga keuangan mikro untuk komunitas berpenghasilan terendah di dunia, yang dibuat oleh pelopor perusahaan sosial Muhammad Yunus di Bangladesh yang mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum.

Perusahaan sosial lainnya menciptakan dampak positif dengan menciptakan lapangan kerja bagi populasi yang rentan dan atau menjual barang dan jasa untuk mendanai kegiatan amal, seperti yang dilakukan ME to WE di Kanada. Base model utama dari perusahaan sosial adalah keberlanjutan.

Di era pendanaan dari pemerintah yang menurun bahkan sulit untuk diakses, badan amal tradisional seperti Yayasan merasa semakin sulit untuk menemukan dukungan jangka panjang yang dapat diandalkan untuk projek-projek sosialnya.

Perusahaan sosial seperti Grameen Bank di Bangladesh dan ME to WE di Kanada, kedua Lembaga sosial ini sangat mandiri, memberdayakan mitra mitra, seperti WE sebagai Charity, dengan keamanan finansial untuk memastikan dampak jangka panjang. Dengan menerapkan pendekatan bisnis yang inovatif.

Social Enterprises yang dipraktikan lembaga sosial seperti ME to WE di Kanada tersebut sudah menyumbangkan tahunannya rata-rata lebih dari 90% keuntungannya untuk WE Charity. Selama bertahun-tahun sejak tahun 2009 didirikan, ME to WE Social Enterprise telah menyumbangkan lebih dari 20 juta dolar dalam bentuk uang tunai dan layanan dalam bentuk barang  pada masyarakat.

Menciptakan lapangan pekerjaan yang memberdayakan di wilayah WE Village pedesaan yang kurang terlayani dari Negara di seluruh dunia dalam bidang perjalanan ramah lingkungan, produk kerajinan, dan barang habis pakai Fairtrade untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan.

ME to WE memberikan layanan untuk membantu lembaga amal, khususnya menjadi tuan rumah bagi para donatur WE Charity yang mengunjungi proyek-proyek amal dan beasiswa pengabdian kepada pemuda. ME to WE telah menghasilkan puluhan juta dolar yang disumbangkan langsung oleh para donatur ini kepada lembaga amal WE.

Jadi perusahaan sosial adalah jawaban, ini dapat menemukan solusi untuk tantangan sosial dan lingkungan terbesar yang dihadapi masa kini—solusi yang akan berada di luar kapasitas badan amal tradisional.

Karena kita berbicara dalam bahasa yang sama, perusahaan sosial memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam membangun kemitraan dengan dunia bisnis, memanfaatkan koneksi perusahaan dan infrastruktur atau instrument politik yang berkeadaban untuk meningkatkan dampak bahkan lebih besar seperti yang sudah dilakukan perusahan sosial Grameen Bank di Bangladesh dan ME to WE di Kanada melalui kemitraan mereka dengan institusi-institusi yang sadar sosial di seluruh Indonesia. []

Penulis, WS Abdul Aziz, Pegiat NU di Kota Bandung dan  Sekretaris Forum Jurnalis Jabar.