Kemenangan Farhan-Erwin antara Enigmatis dan Harapan ?

Beberapa hari lalu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bandung telah mengumumkan hasil resmi menetapkan rekapitulasi suara pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (pilwakot) Bandung, Jumat tanggal 6/12/2024. Hasilnya, pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Farhan-Erwin unggul dengan suara 523.000 (44,64%) dan untuk pasangan nomor urut 1 Dandan-Arif meraih 83.498 (7,13 %) nomor urut 2 Haru-Dhani 427.448, (36,8 % ) dan pasangan calon nomor urut 4 Arfi-Yena 137.672 (11,75 %).

Kemenangan pasangan Farhan-Erwin menarik untuk kita perbincangan, karena dua alasan politik di Kota Bandung. Pertama, mengingat kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mayoritas dan pimpinannya merupakan partai-partai yang kalah dalam mengusung paslon-paslon di pilwalkot kemaren. Kedua, kemenangan Farhan-Erwin selisihnya tidak terlalu besar presentasi elektoral yang diraih.

Bagaimana pun PKS merupakan mayoritas di parlemen sebanyak 11 kursi pada legislatif 2024, disusul Gerindra 7 kursi, Golkar 7 kursi, PDIP 7 kursi, Nasdem 6 kursi, PKB 5 kursi, PSI 4 kursi dan Demokrat 3 kursi. Maka partai-partai pengusung yang kalah di pilwalkot bukan tidak mungkin mereka bisa saja bersatu melakukan dukungan penuh terhadap paslon pemenang atau bahkan sebaliknya bersatu untuk kekuatan oposan kekuasaan di Kota Bandung mendatang yang mana kekuatan penguasa di parleman hanya dari partai Nasdem dan PKB ( 6 kursi dan 5 kursi ). Terlebih kemenangan Farhan-Erwin secara elektoral hanya terpaut 96.000 suara (7,84 %) dengan Paslon yang diusung PKS dan Gerindra yaitu Haru-Dhani.

Hal ini dinilai beberapa kalangan sebagai penanda adanya dilema politik atas kemenangan kontestasi politik elektoral tersebut. Karena kalau dilihat peta politik pasca pemilihan kemaren, berbeda dengan peta dukungan ketika waktu kampanye, berdasarkan rilis hasil survei dua minggu sebelum pencoblosan, yang mana elektabilitas Farhan-Erwin memiliki dukungan publik 56 persen lebih berdasarkan survei LSI tanggal 11-16 November 2024, sedang survei pada tanggal 17-21 November yang dirilis Polsight  elektabilitas Farhan-Erwin meraih elektabilitas hanya 33 persen di bawah Haru-Dhani 36 persen, dengan margin error pada waku itu 2,5 persen. Kemudian pasangan Farhan-Erwin reborn pada hari pencoblosan dan pada suara real count resmi  yang diumumkan KPUD Kota Bandung baru-baru ini, Farhan-Erwin mendapat 44,64 persen ( 523.000 suara) dan sekaligus mengukuhkan sebagai pemenang pilwalkot Bandung 2024-2029.

Melihat gambaran fluktuatif dukungan terhadap Farhan-Erwin pada waktu kampanye kemaren, bukan suatu yang mustahil bisa terjadi pada saat Farhan-Erwin memimpin Kota Bandung mendatang, apalagi jika ada gejolak dari parlemen yang mayoritas bukan pengusung mereka berdua pada kontestasi kemaren. Ini jadi kerja ekstra kepemimpinan Farhan-Erwin mendatang, mereka berdua harus memiliki tim yang solid, kompak, profesional, bersih, dan akuntabel, hal itu bukan saja dilakukan di saat kampanye saja, akan tetapi pasca itu jauh lebih penting dan krusial.

Selain komunikasi ekstra parleman juga ektra konstituen dan membangun kolaborasi bersama entitas, individu dan kelompok di luar dukungan formal terutama yang pernah mendukung mereka berdua saat kampanye. Tentu berkolaborasi dengan individu-individu yang memiliki kapabel, smart, profesional, bersih dari intrik kekuasaan dan clean dari hal-hal problem hukum serta good dari tanggung jawab moral.

Janji saja tidak cukup, perlu realisasi. Hal ini penting untuk mengawal program-program  dan visi-misi kepemimpinan mereka berdua mendatang, jika tanpa realisasi yang konkret dan kepercayaan publik, semua janji dan visi-misi tersebut, bisa direspon publik sebagai omong kosong belaka. Selain melakukan trust terhadap parlemen, juga dukungan publik sebesar-besarnya jauh lebih penting  untuk mendukung visi-misi pemerintahan mendatang.

Tapi dengan catatan kekuatan besar tersebut harus clear dari sandungan perkara hukum dan kekuasaan tidak terlibat korupsi, sehebat dan sebesar kekuatan dukungan publik jika tersandera kasus korupsi, bagai mana pun trust publik akan melemah secara sendirinya demikian pula parlemen tidak akan bisa menolong bahkan lebih jauh akan saling seret, sebagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya.

Oleh sebab itu pemerintahan lokal Farhan-Erwin yang segera akan dibentuk harus memiliki dukungan kuat dari semua elemen, dan juga cukup penting memelihara individu, entitas, kelompok (stakeholders) yang kemaren mendukung Farhan-Erwin sebagai  jembatan komunikasi publik terutama civil society yang kritis. Sehingga pemerintahan lokal yang akan dijalankan Farhan-Erwin memiliki kekuatan dan akuntabel di muka publik, meski kekuatan dan dukungan parlemen  tidak begitu kuat.

Ada banyak entitas penting dan kelompok massa yang cukup besar pengikut mereka di Kota Bandung bisa diajak kolaborasi untuk membangun visi-misi dan janji-jani Farhan-Erwin, terutama kelompok massa ke-agama-an seperti Nahdlatul Ulama (NU), juga komponen-komponen massa ke-agama-an lainnya. Apalagi entitas Nahdliyin, selain kadernya terpilih jadi Wakil Wali Kota, kelompok Nahdliyin ini banyak yang menganggap pada detik-detik terakhir, entitas ini jadi penentu capaian suara Farhan-Erwin yang sempat terperosok elektabilitasnya pada 17-21 November 2024 atau 7 hari sebelum pencoblosan.

Tentu kita percaya bahwa Farhan-Erwin dan timnya mampu membangun komunikasi politik dengan baik dengan semua elemen. Membangun komunikasi politik pada kondisi seperti saat ini bukan perkara yang mudah, meski bukan suatu yang sulit bisa dilakukan. Melakukan komunikasi politik dengan baik bersama mayoritas parlemen dan publik, tak lain tujuannya hendak membangun kekuatan besar yaitu untuk mendukung program-program visi-misi politik dan janji-janji politik Farhan-Erwin saat kampanye kemaren yang harus diejawantahkan dengan nyata pasca kemenangan, bukan hanya sekedar janji dan jargon di saat kampanye.

Dengan demikian kita sangat berharap terhadap pemerintahan lokal Farhan-Erwin yang akan dilantik, mereka harus benar-benar mampu berperan dalam arti mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bersih bebas korupsi dan merealisasikan janji-janji politiknya serta menempatkan kedudukannya secara proporsional sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, karena selain mereka berdua bertanggungjawab pada masyarakat 44,64 persen yang memilihnya kemaren, juga punya tanggungjawab moral dan akuntabilitas terhadap warga Kota Bandung secara umum. []

Penulis : WS Abdul Aziz (Sekretaris Forum Jurnalis Jabar dan Alumni PDPKNU Kota Bandung Angkatan I).